- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Pengelolaan Sampah Dinilai Tak Bisa Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU - Di tengah meningkatnya persoalan lingkungan akibat timbunan sampah, anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan program pengelolaan sampah, termasuk keberlangsungan bank sampah.
Menurutnya, jika masyarakat terus mengandalkan pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan, maka kemajuan daerah akan terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya.
“Memang harus mulai dari kesadaran, sebenarnya. Jadi kalau semuanya persoalan dilemparkan kepada pemerintah, juga akan sulit. Daerahnya juga tidak akan maju,” ujar Jhon.
Baca Lainnya :
- Pelabuhan Baru Dinilai Tak Cukup Dibangun, Kawasan Sekitarnya Diminta Siap Tumbuh0
- Perubahan Pola Pikir Petani Tak Bisa Instan, Edukasi Jadi Kunci Keberhasilan MT 20
- Tak Cukup Hanya Dibangun, Pelabuhan Baru Diminta Jadi Ikon Daerah0
- Risiko Semrawut Mengintai, Rencana Pelabuhan Baru Didukung dengan Catatan0
- Petani Masih Gunakan Pola Lama, Lahan Ditidurkan Usai Panen Demi Membusukkan Jerami0
Ia menilai, bank sampah sebagai program berbasis partisipasi warga hanya akan berjalan efektif jika disokong dengan kesadaran kolektif. Program ini, menurut Jhon, bukan semata-mata proyek pemerintah, melainkan gerakan sosial yang membutuhkan keterlibatan aktif dari warga di tingkat paling bawah.
“Makanya saya bilang, masyarakat harus bersatu padu mendukung programnya pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran pemerintah yang terbatas harus dibagi ke berbagai sektor prioritas lain, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi. Jika persoalan sampah semata diserahkan kepada pemerintah, ia khawatir tidak akan ada terobosan nyata di lapangan.
“Kalau persoalan sampah ini kita serahkan kepada pemerintah, kan kemampuan pemerintah ini terbatas, karena alokasinya harus dibagi. Ada batasan,” katanya.
Di sisi lain, Jhon menyampaikan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal mengangkut dan membuang. Ada nilai ekonomi yang bisa digali, khususnya melalui bank sampah. Sampah yang dipilah dan dikelola dengan baik bisa menjadi sumber penghasilan tambahan, mengurangi beban TPA, dan sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat.
Namun, tanpa kesadaran masyarakat, sistem yang sudah dibangun pun rentan mandek. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan di tingkat RT dan RW, terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat dari “buang selesai” menjadi “kelola bernilai.”
“Masyarakat juga harus sadar bagaimana sampah ini dikelola dengan bagus,” tegasnya. (*)










.jpg)
