ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Pimpinan DPRD Kalimantan Timur menghadiri acara Ramah Tamah dan Temu Kenal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim yang baru, Supardi, di Pendopo Odah Etam, Rabu malam (23/07/2025). Momen ini menjadi penanda transisi kepemimpinan dari Iman Wijaya kepada Supardi sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum demi memperkuat tata kelola pemerintahan di Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kejati selama masa transisi, serta menekankan pentingnya kolaborasi institusional demi menghadirkan pemerintahan yang aman, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami meyakini bahwa sinergi antara DPRD, eksekutif, dan lembaga penegak hukum seperti Kejati adalah fondasi utama dalam menciptakan stabilitas hukum, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik di Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Banggar DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Soroti Penurunan Pendapatan Daerah0
• Ekti Imanuel Kunjungi Keuskupan Agung Samarinda, Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan Umat Beragama0
• Komisi II DPRD Kaltim Desak Perusahaan Tertib Pajak dan Sinkronisasi Data Alat Berat0
• Subandi Dukung Pembangunan PLTSA di Samarinda: Solusi Krisis Sampah dan Energi Terbarukan0
• Komisi IV DPRD Kaltim Dorong KPAD Lebih Mandiri, Bahas Roadmap Provinsi Layak Anak0

Kajati Kaltim yang baru, Supardi, menyatakan kesiapannya melanjutkan agenda strategis Kejaksaan serta memperkuat peran lembaga sebagai institusi penegakan hukum yang adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini merupakan bagian dari kesinambungan peran Kejaksaan dalam menjaga stabilitas birokrasi dan mendukung kebijakan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud juga berpesan agar Kejati tetap menjunjung tinggi nilai utama penegakan hukum, dengan mengutamakan prinsip bahwa “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.”

DPRD Kaltim menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam agenda kelembagaan ini bukan sekadar bentuk dukungan simbolis, melainkan bagian dari komitmen konkret untuk membangun jejaring kerja lintas sektor demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)