Breaking News
- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Perusda Dirancang Buka SPBU, Ini Respon Menarik dari DPRD Kaltim

Keterangan Gambar : Ilustrasi Antrean Panjang Kendaraan di salah satu area SPBU. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai titik di Kalimantan Timur (Kaltim). Menanggapi fenomena ini, muncul gagasan agar Perusahaan Daerah (Perusda) turut mendirikan SPBU sebagai alternatif solusi untuk meredakan masalah distribusi bahan bakar.
Jahidin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan dukungan optimis namun realistis terhadap gagasan tersebut.
“Bisa jadi ini solusi yang layak untuk dicoba,” ujarnya penuh pertimbangan.
Jahidin menilai, keterlibatan Perusda berpotensi mengurai simpul persoalan distribusi BBM yang kerap membebani masyarakat di Kaltim.
Namun, menurut Jahidin, keberhasilan rencana ini akan sangat bergantung pada sinergi antar elemen pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Ini terlepas dari kebijakan siapa. Kita lihat nanti siapa Gubernur yang baru,” katanya, menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang solid dalam menggerakkan visi ini.
Jahidin juga menekankan bahwa DPRD harus menjadi motor penggerak dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ini, bersama dengan mitra strategis lainnya.
“Semua harus bersinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tambahnya, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai hasil yang maksimal.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Samarinda, Jahidin yakin bahwa sebuah solusi yang dirancang dengan melibatkan berbagai pihak akan lebih kokoh dan berjangka panjang.
“Itu kan satu mata rantai tidak terpisahkan untuk menentukan kebijakan pelayanan pada masyarakat,” pungkasnya, mengakhiri percakapan dengan keyakinan bahwa sinergi antar pihak dapat mengatasi masalah BBM di Kaltim. (Fai/Adv/DPRDKaltim)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpg)
