ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq, menyoroti pentingnya penerapan digitalisasi dalam sistem birokrasi di wilayah PPU. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi praktik korupsi.

“Digitalisasi dalam birokrasi sangat penting, karena bisa memangkas waktu dan memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Ini juga akan membantu pemerintah bekerja lebih efektif dan transparan,” ujar Ishaq. 

Ia menekankan bahwa dengan menerapkan teknologi digital, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Syahrudin M Noor Dorong Perusahaan Patuhi Perda Serapan SDM Lokal di PPU0
• Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dianggap Penting di PPU0
• Raup Muin Dorong Revitalisasi Pelabuhan Penajam di Tengah Pembangunan IKN0
• DPRD PPU Desak Pemberantasan Judi Online hingga ke Akar0
• DPRD PPU Dukung Pemangkasan Jalur Distribusi Sembako demi Harga Lebih Terjangkau0

Ishaq menjelaskan bahwa digitalisasi dapat mencakup berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga sistem pengaduan masyarakat. 

“Selama ini, masyarakat seringkali mengeluhkan proses birokrasi yang lambat. Dengan digitalisasi, masyarakat bisa mengurus berbagai dokumen dan kebutuhan mereka secara online, tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan,” katanya.

Ishaq menyampaikan bahwa digitalisasi juga dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Menurutnya, dengan adanya sistem digital, seluruh proses dapat terpantau dan terdokumentasi dengan baik, sehingga akuntabilitas pemerintahan pun meningkat.

Namun, Ishaq juga mengakui bahwa penerapan digitalisasi di birokrasi PPU masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur teknologi dan keterampilan SDM. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM di bidang teknologi. 

“Perlu ada pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi aparatur pemerintah agar mereka mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, Ishaq berharap pemerintah daerah juga menyediakan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital, termasuk penyediaan jaringan internet yang memadai di seluruh wilayah PPU. Menurutnya, akses internet yang merata akan sangat membantu dalam memperluas jangkauan layanan digital hingga ke pelosok daerah.

“Digitalisasi tidak hanya mempermudah masyarakat, tapi juga mendorong keterbukaan dan efisiensi di lingkungan pemerintahan. Dengan birokrasi yang berbasis digital, kita bisa menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” tutup Ishaq. (Adv)