- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Masuk Daftar Warga Miskin, Anggota DPRD Sebut Data BPS Ngawur

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kota Bontang Bakhtiar
ANALOGNEWS.id, BONTANG - Salah satu Anggota DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang masuk dalam data warga miskin di Kota Bontang.
Bakhtiar Wakkang pun menyayangkan sistem validitas data Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Lainnya :
- Dalam Rangka Perencanaan Propemperda Kubar 2024, Sekwan Kubar Konsultasi ke DPRD Kaltim0
- Ananda Emira Moeis Serukan Kampanye Damai0
- Sigit Wibowo Dorong Komitmen Bersama untuk Wujudkan Pemilu Damai0
- Ananda Moeis Beri Pembekalan SDM ke PKH0
- Rapat Kordinasi Kepala Daerah, Norhayati Usman Sebut Langkah Awal Hasilkan Kinerja yang Baik0
Dia bilang, dirinya tercatat sebagai salah satu warga miskin di Kota Bontang berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM).
Dia menyebut, data yang dikeluarkan itu asal-asalan. Sebab, dirinya merasa tak pernah didatangi untuk dilakukan pendataan.
"Ini ngawur, saya dapat info Dinsos-PM. Saya juga tidak merasa kaya tetapi saya ataupun keluarga dirumah tidak pernah didata petugas. Artinya data BPS ini tidak akurat," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).
Dia mengatakan, seharusnya BPS bisa memvalidasi data agar lebih akurat. Jangan sampai ada indikasi permainan data.
Politikus NasDem ini menyampaikan, ada beberapa profesi lain yang masuk katehori miskin ekstrim selain dirinya. Seperti ASN, pengusaha dan yang lainnya.
Dia pun mengaku bingung, sebab data yang masuk lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta alamat lengkapnya.
"Yang bikin heran itu datanya lengkap. Terus ada juga yang ada masuk kategori miskin justru tercatut namanya sebagai orang mampu," jelasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Dissos-PM Kota Bontang Bahtiar Mabe menjelaskan, data tersebut merupakan murni kesalahan teknis di lapangan dan hal itu tidak mungkin untuk sengaja dimasukkan.
Lebih lanjut, ia menyebut jika data tersebut merupakan data dari BPS namun BPS belum melakukan publikasi. Meski demikian, pihaknya merupakan pengguna data yang juga bertugas melakukan verifikasi mengenai kebenarannya.
"Murni ada human error, saat ini kami sedang melakukan validasi data yang tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria, akan dikeluarkan dari daftar," jelasnya. (*)










.jpg)
