- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Kritik Baharuddin Muin, Pemprov Kaltim Diminta Responsif Atasi Pengangguran

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Muin. (Foto: HUMAS Sekretariat DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Muin, melayangkan kritik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai kurang responsif dalam menghadapi masalah pengangguran.
Menurutnya, lambannya langkah pemprov dapat memperburuk penurunan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Baharuddin menyoroti masih banyaknya warga Kaltim yang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Ia meminta pemprov segera mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
“Harus ada perhatian khusus pada sektor mana yang bisa menjadi peluang, mana yang bisa menyerap tenaga kerja," tegas politisi Partai Gerindra itu.
Salah satu sektor yang menjadi andalan di Kaltim adalah perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sektor perdagangan mencatat penyerapan tenaga kerja tertinggi dengan 367.785 pekerja pada Februari lalu, setara dengan 20,33 persen dari total angkatan kerja di provinsi ini.
Namun, Baharuddin menilai bahwa sektor perdagangan saja tidak cukup. Ia mengharapkan Pemprov Kaltim mengembangkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar, seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.
Menurutnya, upaya ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja agar masyarakat Kaltim mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
"Pemprov juga harus proaktif membaca peluang usaha yang ada, sehingga lapangan kerja bisa tercipta lebih banyak dan lebih optimal," tambahnya.
Kritik ini sekaligus menjadi seruan bagi pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kaltim. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan keselarasan antara kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja lokal. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
