- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Samarinda Dorong Transparansi Soal Program MBG

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berlangsung di berbagai wilayah saat ini.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas mekanisme program dan menghindari potensi kesalahpahaman.
Pria yang akrab disapa Novan ini mengatakan bahwa akses terhadap informasi terkait distribusi makanan dan daftar penerima manfaat harus lebih terbuka.
“Dalam aspek teknis seperti operasional dapur umum, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan. Namun, informasi mengenai isi makanan, proses distribusi, dan mekanisme program harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat,” jelas Novan.
Politikus dari Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif dari masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal.
Meski mengakui adanya keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan, Novan menyebutkan bahwa hingga saat ini DPRD Kota Samarinda belum meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak pelaksana.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa Program MBG sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya berperan dalam menentukan sekolah penerima manfaat.
“Saat ini, hanya SDN 004 Samarinda yang menerima bantuan makanan, sementara sekolah lainnya masih menunggu giliran. Dapur yang beroperasi juga terbatas, baru ada tiga titik, dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” ucapnya.
Novan menambahkan bahwa program ini masih membutuhkan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya.
“DPRD Samarinda masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pihak pelaksana program MBG,” tambahnya.
Terakhir, Novan berharap dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat memahami secara menyeluruh bagaimana program ini dijalankan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
