ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syarifuddin HR, mengungkapkan dukungannya atas rencana Pemerintah Kabupaten PPU untuk membangun sejumlah kantor bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memiliki kantor tetap. 

Menurut Syarifuddin, pembangunan ini sangat diperlukan untuk menunjang kinerja SKPD dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

Pembangunan kantor-kantor SKPD baru ini bukanlah hal yang baru dibicarakan di PPU. Dalam usia yang sudah mencapai 22 tahun, beberapa SKPD masih beroperasi tanpa kantor tetap. Di antaranya adalah Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan.

Baca Lainnya :

• Anggota DPRD PPU Dorong Pemahaman Pengelolaan Dana Desa yang Lebih Baik0
• DPRD PPU Dorong Pemkab Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem0
• DPRD PPU Dorong Prioritas Pembangunan Sektor Pertanian Pasca El Nino0
• DPRD PPU Desak Relokasi Pasar Waru yang Telantar untuk Kurangi Kemacetan0
• DPRD PPU Dorong Pemda Lakukan Tera Ulang Timbangan di Pasar untuk Hindari Kecurangan0

“Kami sangat mendukung jika memang pemerintah daerah berniat membangun gedung-gedung perkantoran bagi SKPD yang belum memiliki kantor tetap,” ujar Syarifuddin HR. 

Tak hanya mendukung pembangunan kantor baru, Syarifuddin juga menyatakan persetujuannya atas rencana pemerintah menjadikan Kelurahan Nipah-Nipah sebagai pusat pemerintahan terpusat. Langkah ini, menurutnya, akan menghemat waktu dan memudahkan masyarakat yang selama ini harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain yang jaraknya berjauhan.

“Jika pusat pemerintahan terpusat di satu lokasi, masyarakat tidak perlu repot berjalan jauh dari satu dinas ke dinas lain untuk mengurus keperluan administrasi mereka,” kata Syarifuddin. 

Ia mencontohkan, saat ini kantor Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) yang berjauhan sering kali mempersulit masyarakat. Selain itu, kantor Dinas Ketahanan Pangan yang berada di wilayah Petung juga sulit dijangkau bagi beberapa warga.

Selain alasan efisiensi bagi masyarakat, Syarifuddin menambahkan bahwa kantor terpusat akan meningkatkan sinergi dan koordinasi antardinas. Dalam pandangannya, ketika kantor-kantor SKPD berada dalam satu lokasi, koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program antarinstansi akan lebih mudah dilakukan. 

“Dengan kantor yang terpusat, SKPD bisa berkoordinasi lebih baik dan mempercepat penyelesaian program-program daerah,” tambahnya. (Adv)