ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah segera mengatasi kekurangan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku. 

Kekurangan tenaga kesehatan ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan, terutama dengan meningkatnya jumlah pekerja di wilayah tersebut seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota DPRD PPU, Sariman, mengungkapkan bahwa hasil rapat dengan manajemen RSUD Sepaku beberapa waktu lalu mengonfirmasi adanya kekurangan tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat. 

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Dorong Sinergi Pemerintah Desa dan DPMD untuk Pengelolaan Dana Desa yang Optimal0
• Jhon Kenedy Minta Pemerintah PPU Rutin Rawat Aset Daerah0
• Pertanian di PPU Hadapi Tantangan Besar dalam Meningkatkan Kualitas Beras0
• Anggota DPRD PPU Soroti Masalah Akses Air Bersih di Kabupaten PPU0
• DPRD PPU Minta Pengawasan Ketat untuk Cegah Pekerjaan di Bawah Umur di Perusahaan0

"Kami minta pemda segera atasi kekurangan tenaga kesehatan di RSUD Sepaku, karena beberapa waktu lalu kami telah rapat dengan manajemen RSUD Sepaku, mereka bilang kurang tenaga kesehatan," ujar Sariman.

Menurut Sariman, RSUD Sepaku menjadi fasilitas kesehatan penting yang mendukung pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku. Peningkatan jumlah tenaga kerja di wilayah ini akibat proyek pembangunan tersebut membuat kebutuhan tenaga kesehatan semakin mendesak. 

“RS ini masih kurang tenaga dokter dan perawat, apalagi seiring pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku tenaga kerja semakin banyak,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah dan pusat harus segera memenuhi kebutuhan tenaga medis dan paramedis di RSUD Sepaku. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun pekerja proyek IKN dapat berjalan dengan maksimal dan aman, terutama dengan adanya potensi lonjakan pasien di masa mendatang.

Sariman juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan tenaga medis di RSUD Sepaku, meskipun Kecamatan Sepaku akan menjadi bagian dari kawasan IKN. Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, Sepaku masih berada di bawah administrasi Kabupaten PPU. 

"Kecamatan Sepaku masih wilayah PPU, meski sudah menjadi bagian IKN," jelasnya.

Menurut Sariman, menunggu bantuan dari pemerintah pusat bisa memakan waktu yang lama, sementara kebutuhan akan tenaga kesehatan di Sepaku sudah sangat mendesak. Karena itu, ia berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret tanpa menunggu bantuan dari pusat.

“Kami ingin agar pelayanan kesehatan di Sepaku tetap terjamin. Jangan sampai masyarakat dan pekerja di Sepaku kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena kurangnya tenaga medis,” pungkas Sariman. (Adv)