Dalam wawancara terbaru, Syahrudin mengungkapkan gagasan agar bank daerah berperan lebih aktif dalam mempermudah skema pembayaran dan pembiayaan pupuk subsidi. Ia menilai, mekanisme kartu tani yang terintegrasi dengan bank nasional justru memunculkan kendala baru yang belum pernah terantisipasi.

“Kemarin sempat ada kendala karena kartu tani itu terintegrasi dengan Bank BRI. Ternyata saldonya kosong, petani disuruh antre dulu di BRI untuk setor baru bisa dibelanjakan. Ini kan malah ribet,” ujar Syahrudin.

Ia mencontohkan, bagi petani di kecamatan Babulu dan Waru yang menjadi lumbung pangan PPU, birokrasi semacam ini berdampak langsung terhadap kelancaran proses tanam. Setiap keterlambatan pupuk bisa memengaruhi produktivitas sawah dan ketahanan pangan daerah.

“Kalau seperti itu, semakin panjang birokrasinya. Padahal kita butuh sistem yang cepat,” kata dia.

Sebagai alternatif, Syahrudin mendorong agar Bank Kaltimtara diberikan ruang untuk menawarkan solusi yang lebih kontekstual dengan karakter petani lokal. Salah satu opsi yang disampaikan adalah penyediaan sistem QRIS di kios pupuk, sehingga petani tidak lagi harus antre ke bank hanya untuk aktivasi saldo kartu tani.

“Bank daerah ini kan lebih dekat dengan masyarakat. Kita harap bisa ada skema QRIS di kios, atau dana talangan yang bisa dibayarkan setelah panen,” ucap Syahrudin.

Menurutnya, inovasi pembiayaan melalui bank daerah akan mempersingkat jalur distribusi sekaligus membuka akses permodalan lebih luas bagi petani kecil. Model semacam ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga meningkatkan keberdayaan ekonomi kelompok tani.

“Dengan pola yang lebih sederhana, petani bisa fokus pada tanamannya, bukan sibuk urus prosedur,” tegas Syahrudin.

DPRD PPU menilai keterlibatan lembaga keuangan lokal merupakan salah satu kunci reformasi ekosistem distribusi pupuk subsidi, yang selama ini cenderung tersentralisasi dan tidak adaptif terhadap kebutuhan di lapangan. (Adv)