- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Nilai Fasiltas Pendidikan Masih Minim, Pemprov Diminta Lakukan Pembenahan

Keterangan Gambar : Salehuddin Anggota DPRD Kaltim
ANLOGNEWS.id, SAMARINDA - Pekerjaan rumah untuk membenahi Fasiltas pendidikan di Kalimantan timur, nampaknya masih menjadi suatu pekerjaan yang harus benar-benar diseriusi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut diungkap Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salahuddin. Dia menilai fasilitas pendidikan di Kaltim masih sangat minim, sehingga perlu ada perhatian atau pembenahan dari Pemprov Kaltim.
"Hal ini cukup disayangkan, karena mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pendidikan daerah secara menyeluruh di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur," ucapnya, beberapa waktu lalu.
Baca Lainnya :
- Nidya Listiyono Sebut Peralihan Bangunan Hotel Atlet Menjadi Perpustakaan Tidak Tepat0
- Sutomo Jabir Minta Pemprov Prioritaskan Infrastrukur Jalan di Daerah Tertinggal0
- Tanggulangi Terorisme dan Faham Radikal, Polda Kaltim Gencar Sosialisasi0
- Aksi Demo Warnai HUT ke-24 Kutai Timur, 5 Mahasiswa Diangkut Polisi0
- HUT Kota Bontang ke-24 Dimeriahkan 2000 Penari Jepen0
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemprov Kaltim harus memperkuat koordinasi antarsesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Termasuk memperkuat koordinasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim, selanjutnya diupayakan untuk membentuk Satuan tugas khusus (Satgas) dalam menyelesaikan persoalan yang ada," jelasnya.
Dorongan pembentukan Satgas dihataoakan dapat menyelesaikan persoalan ini. "Karena ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan Dinas Pendidikan saja, harus bentuk Satgas. Kemudian diupayakan untuk melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan, selanjutnya mereka intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota," terangnya.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini juga mengungkapkan, seharusnya proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear alias beres pada tahun 2016 lalu untuk di semua sekolah yang ada.
"Akan tetapi sayangnya di Kaltim hanya sebagian kecil saja yang sudah diserahkan. Jadi pemerintah harus perlu beri perhatian terhadap fasilitas pendidikan, agar pendidikan di Kaltim bisa bersaing dengan Provinsi yang lain," pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)










.jpg)
