- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Kaltim Minta Pemprov Jangan Terburu-Buru Susun Dokumen RKPD

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak terburu-buru menyusun dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Menurutnya, dokumen rancangan RKPD itu perlu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim.
Diketahui saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, melakukan penyusunan rancangan awal dokumen RKPD. Sedangkan hingga saat ini Perda RTRW Kaltim 2023-2042 belum disetujui antara Pemprov dan DPRD.
"Penyesuaian itu diperlukan mengingat ada penanganan infrastruktur dan aksesibilitas berdasarkan tata ruang. Baik RTRW yang sudah disahkan atau yang akan disahkan," kata Hasan Masud, Kamis (16/3/2023).
Baca Lainnya :
- Dewan Kaltim Apresiasi Raihan Peringkat Pertama pada APBD Award 20230
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Tanamkan Pentingnya Membayar Pajak Daerah0
- Dewan Kaltim Minta Kuota Beasiswa Merata di Seluruh Daerah 0
- Pembangunan IPA di Bontang Terkendala Lahan0
- Plat Kendaraan Dari Luar Daerah yang Beroperasi di Kaltim Kembali Disorot 0
Hasan menegaskan jangan sampai rancangan RKPD yang disusun secara terburu-buru, justru tidak sesuai dengan tata ruang.
"Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan RTRW pusat, provinsi dan daerah. Maka ini perlu penyesuaian," tegasnya.
Selain itu, Hasan Masud juga mendorong seluruh OPD harusnya memiliki program strategis yang relevan dengan keberadaan IKN.
"Kami berharap daerah yang beririsan langsung dengan IKN, seperti PPU, Paser, Kukar, dan Balikpapan, harus memperoleh penguatan program," pungkasnya. (Ar/An/Adv)










.jpg)
