SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mengingatkan bahwa realisasi usulan pembangunan dari masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dinilai turut memengaruhi ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan program pembangunan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga yang dihimpun melalui agenda reses tetap dicatat dan dibahas. Namun, setiap usulan harus melewati proses perencanaan dan penganggaran yang ketat serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Arif, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan program. Penyesuaian anggaran dinilai berdampak pada sejumlah sektor, sehingga tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.

Baca Lainnya :

• Warga Dorong Percepatan Layanan Dasar, DPRD Nilai Pembangunan Lingkungan Masih Tertinggal0
• DPRD Dorong Penataan Ulang Fungsi Citra Niaga sebagai Ruang Publik Kota0
• DPRD Dorong Optimalisasi Citra Niaga sebagai Ruang Publik dan Penggerak Ekonomi Kreatif0
• Dewan Samarinda Minta Evaluasi Menyeluruh Proyek Strategis, Akuntabilitas Anggaran Ditekankan0
• Dewan Samarinda Soroti Layanan SPBU, Penambahan Jam Operasional Dinilai Lebih Mendesak0

“Efisiensi dari pemerintah pusat berpengaruh pada kemampuan daerah. Ini perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Meski demikian, Arif menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak berarti aspirasi warga diabaikan. DPRD, kata dia, tetap berkomitmen mengawal setiap masukan masyarakat agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama Pemerintah Kota Samarinda.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian utama DPRD, karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya, masyarakat bisa bersabar, dan di sisi lain pemerintah kota tetap memberi perhatian pada usulan warga, khususnya yang menyangkut infrastruktur dasar,” jelasnya.

Dengan berakhirnya masa reses, DPRD Samarinda memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan terus dikawal hingga masuk ke tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.