- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Dukung Kenaikan CSR Perusahaan Batu Bara di Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menaikkan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan batu bara dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per ton mendapat dukungan dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, menilai langkah tersebut tepat demi memberikan dampak lebih nyata bagi masyarakat di sekitar tambang. Ia menekankan bahwa nominal CSR saat ini masih terlalu kecil sehingga manfaatnya belum terasa signifikan.
“Kami di Komisi III pada dasarnya setuju dengan usulan Pemprov Kaltim untuk menaikkan dana CSR batu bara menjadi Rp10.000 per ton,” ujarnya. Agus menambahkan, ketentuan besaran CSR sebenarnya sudah memiliki dasar aturan, namun jika regulasi perlu disesuaikan untuk mendukung usulan ini, pihaknya tetap memberikan dukungan penuh.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Soroti Penyusunan KUA-PPAS 20260
- DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pajak Sebelum Kenaikan PBB0
- Sarkowi: Penegakan Hukum Butuh Aturan, Aparat, dan Kesadaran Masyarakat0
- DPRD Desak Pusat Beri DBH Batu Bara Lebih Adil untuk Kaltim0
- Ketua DPRD Kaltim Soroti Penurunan APBD 2026, Minta Sumber Pendapatan Baru0
Meski demikian, ia menekankan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada besaran kontribusi, melainkan juga pada realisasi di lapangan. Banyak perusahaan mengklaim telah menyalurkan CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Yang harus diawasi adalah implementasinya. Laporan perusahaan sering kali tidak sejalan dengan fakta di lapangan,” tegasnya. Agus meminta pemerintah lebih tegas dalam pengawasan agar perusahaan tidak mengabaikan kewajiban sosialnya kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong penguatan kontrol terhadap penyaluran CSR, agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar area pertambangan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
