ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia masih menerima Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipotong cukup besar oleh Pemerintah Pusat. Kondisi ini dinilai merugikan daerah dan masyarakat Benua Etam.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan perlunya langkah serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperjuangkan hak daerah. Menurutnya, kontribusi Kaltim terhadap penerimaan nasional tidak sebanding dengan bagian yang diterima kembali.

“Kalau berbicara soal DBH batu bara, kita penyumbang terbesar. Tapi ironisnya justru masih dipotong,” ujar Reza.

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD Kaltim Soroti Penurunan APBD 2026, Minta Sumber Pendapatan Baru0
• APBD Kaltim 2026 Diproyeksi Turun, DPRD Dorong Strategi Efisiensi0
• DPRD Kaltim Desak Inpres Atasi Tambang Ilegal0
• DPRD Kaltim Dorong Stadion Samarinda 0
• DPRD Kaltim Desak Pemprov Kurangi Ketergantungan Fiskal0

Ia menilai komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan daerah penghasil. “Perlu ada diplomasi khusus supaya Kaltim mendapat perlakuan yang adil. Jangan sampai potongannya terlalu besar,” tegasnya.

Reza menambahkan, DPRD siap mendukung Pemprov dengan memberikan masukan strategis. Ia menyebut pihaknya telah menyampaikan saran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar menyiapkan langkah konkret.

Dengan sinergi legislatif dan eksekutif, ia berharap Kaltim bisa memperoleh porsi DBH yang lebih adil sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. “Kami berkomitmen mendorong agar suara Kaltim benar-benar didengar di pusat,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)