ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendampingi Gubernur Rudy Mas’ud meninjau kondisi jalan poros penghubung Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, Jumat (20/6/2025), sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi fokus prioritas 100 hari kerja Gubernur Kaltim.

Rombongan legislatif dan eksekutif menempuh perjalanan dari Samarinda menuju Barong Tongkok, Kubar, melewati ruas jalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat karena kerusakan parah dan minim perbaikan. Jalan ini memiliki peran vital sebagai penghubung antarwilayah, jalur utama menuju Mahakam Ulu, dan alternatif akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hasanuddin Mas’ud menyatakan komitmen DPRD untuk mengawal pembangunan jalan tersebut sebagai prioritas utama. 

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Perkuat Sinergi dengan Polda dalam Jaga Kamtibmas0
• DPRD Kaltim Tekankan Sinergi untuk RPJMD 2025–2029 yang Efektif0
• DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Ketua DPRD Kukar, Tegaskan Sinergi Antarlembaga0
• PKD Kaltim 2025 Resmi Dibuka, Tegaskan Komitmen Jaga Warisan Behineka0
• Komisi II DPRD Kaltim Evaluasi Kontribusi PT KKT terhadap PAD0

“Kami akan memastikan pembangunan infrastruktur ini terus berjalan dan mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa perbaikan jalan poros Kukar–Kubar menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2030. Koordinasi dengan pemerintah pusat akan diperkuat agar status jalan nasional tidak menghambat percepatan perbaikan.

“Kami tidak bisa menunggu lama karena jalan ini sangat berpengaruh pada akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Ini harus menjadi prioritas bersama,” tegas Rudy.

Dalam kunjungan ini, Gubernur Rudy didampingi istrinya, Hj Sarifah Suraidah Harum, anggota Komisi VI DPR RI, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Kaltim. Peninjauan lapangan ini menjadi langkah awal dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)