Analognews.id, BONTANG - Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang mulai memverifikasi data ketahanan pangan dari seluruh kelurahan sebagai bagian dari penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2026. Penyusunan dokumen tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pemerintah kecamatan.

Sekretaris DKP3 Bontang, Debora Kristiani, mengatakan penyusunan FSVA diawali dengan rapat koordinasi Tim Penyusun FSVA Kota Bontang 2026 untuk menyepakati data dan indikator yang akan digunakan dalam analisis.

“Pada tahap awal ini kami memastikan seluruh data yang menjadi indikator sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu prosesnya melibatkan berbagai instansi yang memang menjadi pemilik data,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).

Baca Lainnya :

• Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba0
• DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang0
• DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan0
• Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal0
• DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut0

Debora menjelaskan, data yang dihimpun berasal dari tiga dimensi utama, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Seluruh indikator tersebut akan dianalisis untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan di masing-masing kelurahan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Setiap instansi memberikan data sesuai kewenangan masing-masing sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif.

Adapun OPD yang terlibat meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bapperida, serta BPS Kota Bontang. Pemerintah Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat, dan Bontang Selatan juga ikut mendukung penyediaan data.

Setelah seluruh data terkumpul dan diverifikasi, DKP3 akan melakukan pengolahan untuk menentukan tingkat ketahanan maupun kerentanan pangan pada setiap kelurahan.

“Melalui pemetaan ini kami ingin memperoleh gambaran yang lebih akurat sehingga pemerintah bisa menetapkan prioritas penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah, bukan berdasarkan perkiraan,” jelas Debora.

Hasil penyusunan FSVA 2026 nantinya akan menjadi salah satu acuan Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun program ketahanan pangan, termasuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat dan tepat sasaran.