- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Dewan Minta Pemerintah Tertibkan Badut Jalanan

Keterangan Gambar : anggota legislatif Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan.
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Kehadiran badut jalanan di persimpangan lampu merah menuai kritik anggota legislatif Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan. Ia menyebut aktivitas mereka (badut) sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum.
"Pemerintah maupun instansi terkait harus melakukan penertiban. Perlu dilakukan pendekatan untuk kemudian diberi pembinaan," ucap politikus Partai Gerindra itu beberapa waktu lalu kepada awak media.
Baca Lainnya :
- Dewan Kutai Timur Akan Menelusuri Kasus Dugaan Pemecatan Buruh Hamil Secara Paksa 0
- Dua Aduan soal Pelayanan Listrik dan Air Bersih dari Warga Desa Tepian Langsat Diterima Ketua DPRD K0
- DPRD Kutim Ingatkan Perusahaan Agar Menjaga Ekosistem Hutan0
- DPRD Kutim Kritik Pembuatan Payung Hukum, Sebut Banyak Perda Mandul0
- Silpa APBD Jadi Sorotan Ketua Pansus LKPJ Pemkab Kutim 0
Fenomena badut tidak hanya terjadi di Kutai Timur. Namun juga hadir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Novel menilai, persoalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan ketertiban dan kenyamanan terhadap masyarakat.
"Harus bisa diberikan solusi. Apakah membuka lapangan pekerjaan bagi mereka atau ada upaya lain untuk memberdayakan para badut, sehingga tidak lagi melakukan aktivitasnya di persimpangan lampu merah," katanya.
Dia menjelaskan, ketegasan pemerintah diperlukan untuk mencegah para badut berkeliaran. Bahkan tak dipungkiri, aktivitas mereka meresahkan warga maupun pengendara di jalanan. "Ini juga penting. Jangan memberi uang kepada mereka. Tetapi diberi peluang untuk bisa bekerja," tegasnya.
Persoalan badut di Kutai Timur beberapa tahun terakhir masih menjadi momok masyarakat. Novel menyoal keaktifan dan keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban. Jika dibiarkan, aktivitas mereka tentu terus berlanjut.
"Saya rasa kita sepakat itu, dan harus ditertibkan. Tetapi dilakukan dengan cara-cara yang humanis. Pemerintah harus mencari jalan keluar dan solusi, agar mereka bisa hidup mandiri,” imbuhnya. (Adv)
Views: 928










.jpg)
