- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Deni Hakim Dorong Sinergi Antara Pemkot dan Pemprov dalam Pengelolaan Sampah

Keterangan Gambar : Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto : ARD)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.
Menurutnya, permasalahan sampah di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga harus mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.
“Tanggung jawab sampah tidak hanya milik pemerintah kota, tapi juga pemerintah provinsi harus turut andil. Apalagi, Samarinda adalah pusat pemerintahan provinsi, tentu persoalan sampah harus ditangani dengan serius dan kolaboratif,” jelasnya.
Deni sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas upaya peningkatan pengelolaan sampah. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber, baik dari APBD kota, APBD provinsi, maupun APBN, agar permasalahan ini bisa ditangani dengan maksimal.
“Kita tidak hanya bergantung pada APBD Kota, tetapi juga harus mencari dukungan dari APBD Provinsi dan bahkan APBN. Seperti halnya normalisasi sungai dan revitalisasi TPS, itu bisa menggunakan anggaran dari pusat dan provinsi,” terang Deni.
Selain itu, DPRD Samarinda juga menyoroti perlunya peremajaan armada pengangkut sampah dan pengembangan tempat pembuangan sampah (TPS) serta tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan volume sampah yang terus meningkat, diperlukan langkah konkret agar pengelolaan sampah lebih efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
“Kami akan terus mendorong sinergi antara Pemkot dan Pemprov agar pengelolaan sampah bisa berjalan optimal. Ini bukan hanya persoalan kebersihan, tapi juga kesehatan masyarakat dan kelangsungan lingkungan di Samarinda,” tandasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
