ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya penguatan regulasi dan dukungan anggaran yang nyata bagi pengembangan pemuda sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, generasi muda tidak bisa hanya menjadi objek dalam kebijakan normatif. Menurutnya, diperlukan langkah konkret yang dibarengi pembiayaan tepat sasaran agar kapasitas dan kontribusi pemuda di berbagai sektor dapat meningkat secara optimal.

“Kita ingin ada ketersediaan aspek legislasi maupun peraturan. Pemuda harus benar-benar dilindungi, terutama dalam hal aktivitas inovasi dan keterlibatan mereka dalam pembangunan,” tegas Agusriansyah.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Minta Pemetaan Ormas, Waspadai Ancaman Stabilitas Jelang Pembangunan IKN0
• PEDA XI KTNA Kaltim Resmi Ditutup, Kutai Barat Juara Umum0
• Ekti Imanuel Dampingi Wagub Kaltim Tinjau PEDA XI di Kutai Barat0
• Komisi I DPRD Kaltim Soroti Kondisi Kantor Badan Penghubung di Jakarta0
• ITK Audiensi ke Komisi IV DPRD Kaltim, Bahas Infrastruktur Hingga Status Lahan0

Ia menyoroti bahwa berbagai komunitas pemuda yang telah terbentuk saat ini membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam hal penguatan kapasitas melalui alokasi dana yang terarah dan berkelanjutan. Potensi besar pemuda, kata dia, sudah terlihat di sektor pertanian, manufaktur, hingga kewirausahaan, namun belum digarap secara maksimal.

“Apakah mereka ingin menjadi petani milenial atau terlibat di sektor lain, itu semua harus didukung lewat pembiayaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agusriansyah mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk menyusun strategi pengembangan pemuda yang sistematis dan berorientasi pada hasil nyata.

Salah satu langkah konkret yang dia usulkan adalah pembentukan basis data pemuda di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ia menilai hal ini krusial untuk memastikan program pemberdayaan benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan riil pemuda di daerah masing-masing.

“Kalau data akurat tersedia, maka intervensi program akan lebih tepat sasaran dan hasilnya bisa lebih terukur,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)