Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelayanan administrasi kependudukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2026.

Forum tersebut dibuka Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (29/7/2026). Kegiatan diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang dan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plh Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Ahmad Ridwan, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur Kasmawati, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat dan lurah, instansi vertikal, BPJS, rumah sakit, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, serta unsur lainnya.

Baca Lainnya :

Agus Haris mengatakan FKP menjadi sarana untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih ditemukan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

“Pemerintah tentu tidak bisa mengetahui seluruh persoalan pelayanan hanya dari sisi penyelenggara. Karena itu, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting untuk mengetahui apa yang masih perlu kita benahi,” ujar Agus Haris.

Ia menilai pelayanan administrasi kependudukan memiliki posisi penting karena dokumen kependudukan menjadi dasar masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan hingga layanan perlindungan hukum.

Sejumlah inovasi juga terus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat, mulai dari layanan berbasis digital, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pelayanan jemput bola bagi masyarakat rentan, pelayanan terpadu, hingga penyebarluasan informasi melalui media sosial.

Namun, Agus Haris mengingatkan bahwa perkembangan teknologi juga membuat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin dinamis. Pemerintah dituntut mampu menyesuaikan sistem pelayanan dengan kondisi dan kebutuhan warga.

“Pelayanan administrasi kependudukan harus mengikuti perkembangan zaman dan karakter kebutuhan masyarakat. Apa yang sudah berjalan baik kita pertahankan, sementara yang masih menjadi kendala harus kita cari solusinya bersama,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan juga merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan penilaian dan saran terhadap pelayanan pemerintah.

Forum tersebut mengusung tema “Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Mudah dan Berkualitas”. Agus Haris berharap forum tersebut dapat menghasilkan masukan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Yang kita harapkan dari forum ini bukan hanya diskusi, tetapi ada masukan yang bisa diterjemahkan menjadi perbaikan pelayanan. Dengan begitu, masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan,” tuturnya.

Agus Haris juga mengajak ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan media massa ikut membantu menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar informasi layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan.

Pemkot Bontang berharap penguatan partisipasi publik dan peningkatan kualitas data kependudukan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Melalui forum tersebut, berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan inklusif.