- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
60 Ribu Masyarakat Kukar Masuk Kategori Miskin, Legislator Kaltim Ellt Hartati: Perlu Validasi Ulang

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Elly Hartati Rasyid meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara untuk melakukan validasi terkait angka kemiskinan.
Ini dilakukan sebagai buntut dari adanya sekitar 60 ribu lebih masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.
"Data itu perlu di validasi ulang, sebab jika dirincikan kategori miskin ekstrem itu variabelnya luas," ungkapnya, Selasa (14/3/2023).
Baca Lainnya :
- Pemprov Kaltim Diminta Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Hak Cipta Produk0
- Beasiswa Kaltim Berikan Kuota Khusus Bagi Siswa Tak Mampu Lanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi0
- Tambang Ilegal Marak Beroperasi, Dewan Kaltim Tekankan Petani Jangan Jual Lahan ke Perusahaan Tamban0
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun Apresiasi Kerja Keras Balai Benih Pangan di Loa Kulu0
- Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pembinaan Pengumpul Zakat Tak Berizin0
Ia mencontohkan, seperti terdapat jumlah keluarga yang tidak sekolah, rata-rata penghasilan perkapita, hingga fasilitas apa saja yang ada di dalam rumah tangganya.
Menurut dirinya yang merupakan wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara ini kebanyakan dari Pemkab Kukar mendata jika kalangan miskin ekstrem itu banyak dari kalangan nelayan. Padahal jika dipastikan ulang, data itu ketika masyarakat berada di rumah singgah saja.
"Artinya ada rumah asli yakni di kampung halaman masing-masing, dan dipesisir pantai hanya sebagai rumah singgah," sebutnya.
Selain itu, ia menilai bahwa terkait dengan persoalan ini dapat juga dipicu dari pola pikir masyarakat. Seperti bagaimana pemikiran mereka terkait dengan miskin itu sendiri. Menurutnya banyak masyarakat yang mengaku miskin agar mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Tapi kalau rumah aslinya juga beton, nah itu juga makanya pendataan itu penting dengan kenyataan. Jangan mendata itu miskin ketika dia di rumah kosnya, karena beda,” ungkapnya.
"Kukar ini masih banyak. Kemarin itu termasuk empat atau lima besar di Kaltim. Kacau. Makanya ada yang kritik, masih ada data miskin dan miskin ekstrem. Luar biasa,” sambungnya.
Elly berharap, selain daripada pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan, dapat juga kembali melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran data miskin tidaknya warga. (Ar/An/Adv)










.jpg)
