ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rusbani, mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi proses pembangunan di wilayah PPU.

Ia berharap masyarakat dapat membantu pengawasan ini, terutama dalam memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.

Rusbani menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi dini adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Ia mengimbau agar setiap indikasi penyimpangan atau penyelewengan anggaran yang ditemukan segera dilaporkan. 

Baca Lainnya :

• Pentingnya Pengelolaan Pasca Panen untuk Tingkatkan Kualitas Beras Lokal0
• Pemerintah Kabupaten PPU Harus Perhatikan TPS Perkelurahan0
• Legislator PPU Desak Pelayanan Dukcapil Bebas Biaya dan Lebih Efisien0
• DPRD PPU Minta Pemda Prioritaskan Pelestarian Situs Sejarah dan Cagar Budaya0
• Sujiati Dukung Kemandirian Suplai Ikan Air Tawar0

"Apabila ada penyelewengan, silakan secepatnya masyarakat melapor, karena proses laporan itu memakan waktu yang lama dan melibatkan tim ahli serta inspektorat," kata Rusbani.

Menurutnya, partisipasi masyarakat akan memperkuat pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pengawasan yang kuat diharapkan mampu mencegah terjadinya kegiatan fiktif atau ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran. 

"Terkadang ada kegiatan yang fiktif. Ini harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak dirugikan. Jika ada kesalahan, segera dibenahi," ujarnya.

Rusbani juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD, terutama untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat tidak segan melaporkan segala bentuk kejanggalan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Ia juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek pembangunan, akan ada jaminan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Rusbani menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan DPRD dalam pengawasan anggaran akan berdampak positif, baik bagi kualitas pembangunan maupun bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

"Mari kita bersama-sama menjaga agar pembangunan di PPU berjalan sesuai tujuan, bermanfaat bagi masyarakat, dan bebas dari penyalahgunaan anggaran," pungkasnya. (Adv)