- Komisi I Dorong Solusi Transisi Honorer
- Pansus PPPLH Serap Masukan Dunia Usaha
- Perubahan APBD 2025 Disahkan Pada Rapat Paripurna Ke 39
- DPRD Kaltim Dorong Kepastian Status Tenaga Honorer Non-Database
- DPRD Kaltim Dukung Percepatan Perbaikan Jalan Nasional di Berau
- DPRD Kaltim Soroti Pemangkasan DBH Rp4,6 Triliun
- DPRD Kaltim Minta Siswa Berani Laporkan Makanan MBG Bermasalah
- Ketua DPRD Kaltim Sambangi Kejati, Bantah Terkait Kasus DBON
- DPRD Kaltim Desak Solusi Tarif Retribusi GOR Kadrie Oening
- DPRD Kaltim Ancam Bawa Kasus RS Haji Darjad ke Ranah Hukum
Ketua DPRD Kaltim Sambangi Kejati, Bantah Terkait Kasus DBON

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim di Samarinda, Senin (22/9/2025). Kehadiran pria yang akrab disapa Hamas ini sempat memicu pertanyaan publik, mengingat sebelumnya ia pernah dimintai keterangan terkait kasus Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim.
“Koordinasi. Setiap bulan kan berkoordinasi. Bukan pemanggilan,” kata Hasanuddin kepada wartawan di halaman Kejati Kaltim.
Ia menegaskan, kedatangannya tidak berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan kasus DBON. Menurutnya, pemanggilan sebagai saksi sudah dilakukan sebelumnya dan ia telah memberikan keterangan.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Desak Solusi Tarif Retribusi GOR Kadrie Oening0
- DPRD Kaltim Ancam Bawa Kasus RS Haji Darjad ke Ranah Hukum0
- Banggar DPRD Kaltim Bahas Perubahan APBD 20250
- Mahasiswa Unmul & Widya Gama Belajar Politik di DPRD Kaltim0
- DPRD Kaltim Tutup Forum Mediasi Sengketa Eks Karyawan RSHD0
“Saya kemarin sudah diperiksa soal DBON. Tapi saya tidak ikut, karena waktu itu saya bukan ketua Banggar (Badan Anggaran),” jelasnya.
Hasanuddin menambahkan, kunjungannya kali ini murni dalam rangka kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim. “Forkopimda untuk koordinasi bulanan. Aman saja, enggak ada masalah lain,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Kejati Kaltim belum memberikan keterangan resmi mengenai koordinasi rutin Forkopimda tersebut. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)