- Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 2045
- UPT PPA Bontang Siapkan Safe House Rahasia untuk Lindungi Korban Kekerasan
- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 2045

Keterangan Gambar : Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat menghadiri kegiatan Workshop di Hotel Tiara Surya (Ist)
analognews.id, BONTANG - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan harus selaras dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Agus Haris saat membuka Workshop Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Kependudukan Kota Bontang (PJPK) Tahun 2026, yang digelar Pemerintah Kota Bontang melalui DP3AKB di Hotel Tiara Surya, Selasa (12/5/2026).
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa perencanaan program di setiap perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terkoneksi langsung dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Lainnya :
“Kita menghadapi tantangan literasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jangan sampai jumlah penduduk kita banyak, tetapi produktivitasnya rendah,” tegas Agus Haris.
Ia juga meminta seluruh OPD, mulai dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, untuk memperkuat koordinasi dan integrasi data kependudukan.
Menurutnya, validitas data menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan dan intervensi pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Disdukcapil, untuk memperkuat koordinasi data. Data harus riil, berbasis kondisi keluarga, agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Agus Haris menilai, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara soal jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, tingkat pendidikan, kesehatan keluarga, hingga produktivitas generasi muda di masa mendatang.
Melalui penyusunan roadmap pembangunan kependudukan tersebut, Pemkot Bontang berharap mampu menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.










.jpg)
