ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Program Gratis Pol yang menjadi salah satu janji unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah menghadapi ujian di tengah proses transisi pemerintahan.

Meski disambut antusias oleh masyarakat, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama terkait pembatasan usia penerima manfaat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pelaksanaan program semacam ini membutuhkan proses dan tidak bisa dijalankan secara instan.

“Program Gratis Pol saat ini masih dalam tahap finalisasi. Pergub (Peraturan Gubernur) sebagai dasar hukum masih dalam proses asistensi di Kemendagri. Jadi wajar kalau belum semua aspek bisa langsung diterapkan,” ujar Novan.

Ia menegaskan bahwa hambatan utama bukan berasal dari kurangnya niat politik, tetapi karena pemerintah harus tetap mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih merujuk pada kebijakan pemerintahan sebelumnya.

“Revisi RPJMD tidak bisa dilakukan secara sepihak. Harus melalui persetujuan DPRD Provinsi dan melalui proses politik yang sah,” jelasnya.

Terkait isu pembatasan usia dalam program Gratis Pol untuk bidang pendidikan, Novan menilai hal tersebut bukanlah bentuk diskriminasi.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan kelompok usia produktif guna membangun sumber daya manusia yang unggul.

“Bukan berarti ada kelompok yang dikecualikan, tetapi pemerintah perlu fokus pada sasaran strategis. Kita sedang mempersiapkan generasi emas, dan itu harus dimulai dari usia yang masih produktif secara pendidikan,” tambah Novan.

Di tengah berbagai dinamika ini, Novan mengajak masyarakat untuk bersabar dan memberi ruang kepada pemerintah provinsi untuk menyempurnakan langkah-langkah teknis pelaksanaan program.

Ia juga memastikan bahwa janji kampanye kepala daerah tetap menjadi prioritas dan akan mulai direalisasikan dalam 100 hari pertama masa kerja.

“Janji tetap dipegang. Sekarang tinggal menunggu proses teknokratis selesai, baru bisa dieksekusi dengan maksimal,” pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)