ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja Utara, kembali menjadi keluhan utama warga.

Bau menyengat dan limbah yang berserakan hingga ke badan jalan dinilai sudah sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas harian masyarakat sekitar.

Kondisi makin parah saat hujan turun, menyebabkan genangan bercampur sampah yang mempersulit mobilitas warga. Selain itu, aktivitas pemulung yang memilah sampah tanpa pengawasan memperburuk kebersihan dan kerapihan lingkungan.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Maswedi, menyampaikan keprihatinannya. Ia menekankan bahwa lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah.

“Setiap warga berhak tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan TPS tidak boleh dilakukan asal-asalan. Harus profesional dan manusiawi,” ujar Maswedi.

Maswedi menegaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti kontainer atau tempat penampungan sampah permanen jika TPS tersebut tetap difungsikan.

Ia menganggap kondisi saat ini mencerminkan kurangnya keseriusan dalam pengelolaan sampah di kawasan padat penduduk.

“Kalau memang masih jadi titik pembuangan, maka infrastrukturnya harus disiapkan. Jangan sampai warga terus-menerus dirugikan,” jelasnya.

Ia juga menyebut telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut. Menurutnya, pendekatan kolaboratif bersama kelurahan, RT, dan masyarakat sangat diperlukan.

“DLH tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi lintas pihak agar pengelolaan sampah bisa ditata, edukasi diberikan, dan solusi jangka panjang bisa dirancang,” katanya.

Maswedi mengingatkan bahwa penanganan sampah bukan sekadar menjaga estetika kota, tapi juga bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat, terutama saat musim hujan tiba.

“Kita tidak boleh menunggu munculnya wabah baru bertindak. Masyarakat Sempaja Utara berhak atas lingkungan yang layak dan bebas dari ancaman kesehatan,” tutupnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)