- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Syarifuddin HR Desak Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Proyek IKN

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Syarifuddin HR.
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Syarifuddin HR, mendesak pemerintah pusat untuk memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal dalam berbagai proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Warga yang telah mengikuti pelatihan seharusnya diberikan kesempatan bekerja di IKN. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab dalam hal ini, karena banyak warga yang telah mengikuti pelatihan namun hingga kini belum mendapatkan panggilan kerja,” ujar Syarifuddin.
Pembangunan IKN Nusantara saat ini tengah berlangsung pesat, mencakup berbagai proyek penting seperti pembangunan infrastruktur jalan, istana negara, dan kantor-kantor kementerian yang terpusat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Meskipun aktivitas pembangunan di IKN meningkat, penyerapan tenaga kerja lokal dari PPU masih dirasa kurang optimal.
“Di sana banyak sekali proyek pembangunan yang sedang berjalan, mulai dari infrastruktur jalan hingga pembangunan istana presiden dan kantor-kantor kementerian,” tambah Syarifuddin.
Ia menyayangkan bahwa hingga saat ini, hanya sedikit tenaga kerja lokal PPU yang terserap dalam proyek-proyek strategis tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya memastikan bahwa warga PPU menjadi prioritas dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Sudah berkali-kali kami ingatkan agar pemerintah serius dalam memberdayakan warga kami. Utamakan tenaga kerja lokal di IKN sehingga pekerja asal PPU bisa menjadi mayoritas yang bekerja di sana,” tegasnya. (Adv)










.jpg)
