- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Sapto Dorong Proyek PJU Segera Direalisasikan untuk Meningkatkan Infrastruktur Kaltim

Keterangan Gambar : Ilustrasi infrastruktur PJU. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mendesak agar proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) segera direalisasikan. Sebab bagian penting dari rencana pembangunan di Benua Etam.
Kata Sapto, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada pengakuan resmi dalam dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah.
Politis Golkar itu menegaskan, untuk memastikan kelancaran implementasi proyek PJU, pemerintah daerah harus secara resmi memasukkan PJU dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah ini, katanya, penting agar proyek dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan administratif yang dapat memperlambat proses.
Baca Lainnya :
- Tantangan Pendidikan di Kaltim Pasca Penghapusan Ujian Nasional0
- Polemik Ganti Rugi Lahan Jalan Ring Road, DPRD Kaltim Terus Usut Permasalahan0
- Penundaan Pembentukan AKD DPRD Kaltim, Tantangan dan Harapan di Balik Proses yang Panjang0
- Sinergi untuk Kaltim, Harapan Ketua DPRD dalam Pembentukan AKD 2024-20290
- HKN ke-60: Momentum untuk Gerak Bersama Menuju Indonesia Sehat0
“Program PJU sebenarnya sudah pernah diusulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari prioritas dalam RKPD. Namun, untuk mewujudkannya dengan lebih optimal, perlu ada nomenklatur resmi dalam dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah,” ujar Sapto, menjelaskan langkah krusial untuk menghindari kendala yang dapat muncul dalam tahap penganggaran.
Sapto menjelaskan bahwa mencantumkan PJU dalam RKPD dengan nomenklatur yang jelas akan mempermudah proses penganggaran. Dengan cara ini, proyek PJU dapat memiliki alokasi dana yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga mengurangi potensi kendala administratif yang bisa muncul selama pencairan anggaran.
“Pencairan dana untuk PJU sebaiknya didasari nomenklatur yang jelas. Tanpa itu, berpotensi menjadi temuan yang menghambat kelancaran proses,” ungkap politisi tersebut, menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan anggaran untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Sapto juga berharap agar proyek PJU dapat segera dilaksanakan di daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur penerangan jalan. Penerangan yang lebih baik. Menurutnya, tidak hanya akan meningkatkan keselamatan di jalan raya, tetapi juga akan memberikan kenyamanan bagi warga Kaltim, terutama pada malam hari.
“Kami berharap agar semua usulan dalam RKPD dapat terealisasi dengan lancar, tanpa kendala yang berarti, sehingga PJU bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Sapto dengan optimisme bahwa dengan regulasi yang lebih jelas, pembangunan infrastruktur penting seperti PJU di Kaltim bisa segera direalisasikan. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
