ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi II DPRD Samarinda berkomitmen mengawasi pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) di wilayah perkotaan guna mendukung program swasembada pangan nasional.

Hal itu dikatakan langsung oleh, Anggota Komisi II DPRD Samarinda Viktor Yuan, yang menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti beberapa agenda sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terkait teknis pelaksanaan Oplah.

Meskipun sebelumnya program ini terkonsentrasi di daerah pertanian besar seperti Penajam Paser Utara dan Paser, program ini kini juga diterapkan di Samarinda.

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Selidiki Dugaan Malpraktik RSHD0
• Percepatan LPJU Samarinda Didorong Deni Hakim Anwar0
• Dua Raperda Strategis Jadi Prioritas Pembahasan DPRD Samarinda0
• Dorong Percepatan Penyelesaian Revitalisasi Pasar Pagi, Begini Kata Deni0
• Deni Kritik Pengawasan Tambang Ilegal di KHDKT0

"Komisi II DPRD Samarinda telah mengikuti beberapa pertemuan teknis daring dengan kementerian terkait dan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini," ungkap Viktor.

Dirinya mengatakan saat ini program masih dalam tahap pengenalan dan sosialisasi teknis. DPRD Samarinda, khususnya Komisi II, masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat terkait wilayah spesifik yang akan menjadi lokasi implementasi awal.

"Data luas lahan masih dalam proses, namun beberapa lokasi di Kelurahan Makroman dan Lempake telah diidentifikasi berpotensi," jelasnya.

Lebih lanjut kata Viktor, krisis lahan pertanian di kota besar seperti Samarinda menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kehadiran program Oplah bisa menjadi solusi dalam memperkuat kembali sektor pertanian kota yang selama ini mulai terpinggirkan oleh laju pembangunan.

"Kunci keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada eksekusi teknis di lapangan, tapi juga pada kemitraan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah," terangnya.

Menurutnya, tanpa kerja sama yang konkret, tujuan besar menuju swasembada pangan akan sulit untuk tercapai.

“Kalau mau hasil yang maksimal, sinergi antara pusat dan daerah tidak bisa ditawar. Program sebesar ini harus disiapkan dengan matang dan melibatkan semua pihak,” tandasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)