Analognews.id, ‎BONTANG - Pemerintah Kota Bontang menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Meski pendapatan daerah diproyeksikan meningkat 1,49 persen, kemampuan pembiayaan daerah justru terkoreksi cukup signifikan setelah ditetapkannya Silpa 2025 berdasarkan hasil audit.

‎Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan sekitar Rp1,775 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,801 triliun. Dengan demikian, terdapat tambahan pendapatan sekitar Rp26 miliar atau 1,49 persen.

‎Namun, kondisi tersebut belum serta-merta memperluas ruang fiskal daerah. Sebab, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya mengalami penurunan dari sekitar Rp323 miliar menjadi Rp178,79 miliar.

Baca Lainnya :

• Agus Haris Dorong Evaluasi Luas Wilayah Bontang di Tengah Pengawasan Pajak Daerah0
• Kemarau Melanda, Agus Haris Imbau Warga Bontang Hemat Air0
• Cegah Karhutla Meluas, Neni Tegaskan Warga Dilarang Bakar Lahan0
• Karhutla Bontang Melonjak, AH : 26 Titik Terbakar Capai 25 Hektare0
• Neni Soroti Parkir Tepi Jalan, Pemkot Bontang Siapkan Sistem Digital untuk Tekan Kebocoran PAD0

‎“Pendapatan daerah meningkat 1,49 persen, tetapi ruang pembiayaan kita berkurang 44,95 persen. Koreksi pembiayaan tersebut jauh lebih besar daripada penambahan pendapatan yang kita peroleh,” ujar Neni dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (7/9/2026).

‎Kondisi itu berdampak pada penataan kembali belanja daerah. Anggaran belanja yang sebelumnya sekitar Rp2,098 triliun disesuaikan menjadi sekitar Rp1,979 triliun, atau berkurang sekitar Rp118,98 miliar atau 5,67 persen.

‎Neni menjelaskan, penyesuaian tidak dilakukan dengan memangkas seluruh program secara merata. Kegiatan yang masih dapat ditunda akan ditunda, sementara belanja pendukung yang memungkinkan untuk diefisienkan akan disesuaikan.

‎Menurut Neni, kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas hingga akhir 2026.‎

‎“Pelayanan dasar masyarakat, belanja wajib dan mengikat, serta kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap kita prioritaskan,” tegasnya.