- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Perencanaan Infrastruktur yang Minim Drainase, Anhar Beri Tanggapan

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. (Foto : ARD)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Kritik pedas disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, terkait perencanaan infrastruktur di Kota Samarinda yang belum mencapai standar yang diharapkan, sehingga memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dirinya menyoroti banyaknya proyek jalan yang dibangun tanpa dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga mempercepat kerusakan jalan dan menambah beban anggaran daerah.
"Ya kita berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur," jelas Anhar.
Lebih lanjut kata Anhar, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar setiap proyek yang dikerjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak justru menjadi beban anggaran di masa depan.
“Saat ini, jalan baru malah cepat rusak, dan akhirnya membutuhkan perbaikan lagi. Ini adalah siklus yang harus diputus dengan perencanaan yang lebih matang,” terangnya.
Dirinya meminta pemerintah kota lebih ketat dalam mengawasi proyek-proyek yang ada, agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam pengawasan. Jangan sampai proyek jalan baru malah jadi proyek perbaikan terus-menerus. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, kesalahan dalam perencanaan infrastruktur menyebabkan anggaran pembangunan terbuang sia-sia untuk perbaikan jalan yang seharusnya dapat bertahan lebih lama.
Anhar juga mengkritisi keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek yang seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Banyak proyek yang mangkrak atau terbengkalai akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi terkait.
“Kita butuh terobosan dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Jangan sampai masyarakat hanya mendapat janji, namun kenyataannya jalan yang dibangun cepat rusak atau malah tidak selesai tepat waktu,” sebutnya.
Terakhir, dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan infrastruktur di Samarinda dapat lebih berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak membebani anggaran daerah di masa depan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
