- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Perencanaan Infrastruktur yang Minim Drainase, Anhar Beri Tanggapan

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. (Foto : ARD)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Kritik pedas disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, terkait perencanaan infrastruktur di Kota Samarinda yang belum mencapai standar yang diharapkan, sehingga memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dirinya menyoroti banyaknya proyek jalan yang dibangun tanpa dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga mempercepat kerusakan jalan dan menambah beban anggaran daerah.
"Ya kita berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur," jelas Anhar.
Lebih lanjut kata Anhar, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar setiap proyek yang dikerjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak justru menjadi beban anggaran di masa depan.
“Saat ini, jalan baru malah cepat rusak, dan akhirnya membutuhkan perbaikan lagi. Ini adalah siklus yang harus diputus dengan perencanaan yang lebih matang,” terangnya.
Dirinya meminta pemerintah kota lebih ketat dalam mengawasi proyek-proyek yang ada, agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam pengawasan. Jangan sampai proyek jalan baru malah jadi proyek perbaikan terus-menerus. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, kesalahan dalam perencanaan infrastruktur menyebabkan anggaran pembangunan terbuang sia-sia untuk perbaikan jalan yang seharusnya dapat bertahan lebih lama.
Anhar juga mengkritisi keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek yang seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Banyak proyek yang mangkrak atau terbengkalai akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi terkait.
“Kita butuh terobosan dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Jangan sampai masyarakat hanya mendapat janji, namun kenyataannya jalan yang dibangun cepat rusak atau malah tidak selesai tepat waktu,” sebutnya.
Terakhir, dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan infrastruktur di Samarinda dapat lebih berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak membebani anggaran daerah di masa depan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
