ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang besar bagi wilayah ini. Namun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menekankan perlunya regulasi khusus untuk memastikan keterlibatan aktif warga lokal dalam arus pembangunan tersebut.  

Andi Satya mendesak agar segera diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Menurutnya, Perda ini merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton dalam proyek nasional yang monumental ini.  

“Dengan adanya IKN, Kaltim akan menjadi etalase nasional. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton dalam kemajuan besar ini, karena itu sangat merugikan masyarakat lokal,” tegas Andi Satya dalam wawancara baru-baru ini.  

Proyek pembangunan IKN diprediksi membawa dampak signifikan terhadap sektor infrastruktur, investasi, dan lapangan kerja. Ia menilai, ini adalah kesempatan emas bagi warga Kaltim untuk ikut terlibat dalam pembangunan, baik sebagai pekerja maupun pengusaha lokal yang mendukung proyek strategis.  

“Pembangunan di sekitar IKN akan terus meningkat. Banyak proyek strategis pemerintah yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltim. Kita harus memanfaatkan peluang ini semaksimal mungkin,” ujarnya.  

Selain regulasi perlindungan tenaga kerja, Andi Satya menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim. Ia berharap generasi muda Kaltim mampu memanfaatkan peluang yang ada melalui bekal pendidikan yang memadai.  

“Pendidikan yang baik adalah kunci utama. Anak-anak Kaltim harus dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan agar mereka bisa bersaing dan berkontribusi aktif dalam pembangunan IKN,” imbuh politisi Partai Golkar ini.  

Dirinya optimis bahwa pendidikan yang lebih baik akan membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam berbagai sektor di era IKN.  

Melalui Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Andi Satya berharap adanya kepastian hukum yang melindungi hak warga Kaltim untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum untuk memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pembangunan di IKN Nusantara.  

“Regulasi ini akan memastikan masyarakat lokal mendapatkan akses dan perlakuan yang adil dalam proyek pembangunan, sehingga mereka benar-benar menjadi bagian dari perubahan besar ini,” katanya.

Melalui upaya ini, Andi Satya berharap masyarakat Kaltim tidak hanya terlibat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam kemajuan daerahnya. Ia optimis, dengan regulasi yang tepat, peningkatan kualitas pendidikan, dan semangat generasi muda, masyarakat Kaltim akan mampu mengimbangi laju pembangunan dan menjadikan IKN sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka.  

“Ini adalah era baru bagi Kaltim. Kita harus siap menghadapi tantangan dan peluang dengan memastikan bahwa masyarakat lokal menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Fai/Adv/DPRDKaltim)