ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Banjir yang terus melanda wilayah Karang Mumus, Samarinda, menjadi persoalan yang tak kunjung usai bagi warganya. Namun, harapan mulai muncul dengan langkah konkret yang diusulkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono.  

Menurut Sapto, perbaikan drainase menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Ia menegaskan bahwa pembenahan drainase yang optimal adalah langkah awal untuk mencegah banjir secara berkelanjutan.  

“Pembenahan drainase harus menjadi prioritas utama sebagai tindakan preventif. Jika tidak, banjir akan terus menghantui warga,” ujar Sapto.  

Sebagai langkah nyata, Sapto telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Desi Amalia, untuk membahas kesiapan anggaran perbaikan drainase. Ia mendesak agar alokasi anggaran segera direalisasikan guna meminimalisir dampak banjir yang semakin parah.  

“Saya sudah bertemu Bu Desi untuk memverifikasi kesiapan anggaran. Kami akan memastikan drainase yang menghubungkan ke Karang Mumus segera diperbaiki,” jelasnya.  

Sapto menambahkan, perbaikan drainase adalah langkah mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan drainase yang memadai, potensi banjir di kawasan tersebut diharapkan dapat ditekan secara signifikan.  

Setelah perbaikan drainase, Sapto mengungkapkan bahwa fokus selanjutnya adalah memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat genangan air. Langkah ini dianggap penting untuk memulihkan aktivitas warga yang terganggu sekaligus memperbaiki kualitas infrastruktur di Karang Mumus.  

“Kondisi jalan juga harus diperhatikan. Namun, kita akan memulai dari drainase terlebih dahulu karena itu adalah akar masalahnya,” tegas Sapto.  

Sapto juga menyoroti dampak luas dari banjir yang tidak hanya merusak fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat. Kerugian materi serta terganggunya aktivitas harian warga menjadi perhatian utamanya dalam menyusun rencana jangka panjang untuk wilayah tersebut.  

Sebagai bagian dari strategi perbaikan infrastruktur, Sapto berencana mendorong tambahan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi pada 2026. Ia akan mengupayakan hal ini melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, yang akan disinergikan dengan program kota dan provinsi.  

“Saya akan mendorong alokasi anggaran tambahan melalui Musrenbang agar perbaikan infrastruktur ini dapat dipercepat,” ujarnya.  

Dengan pendekatan strategis ini, Sapto berharap warga Karang Mumus dapat segera merasakan perubahan nyata. Ia optimis bahwa peningkatan kualitas infrastruktur, dimulai dari drainase, akan membawa dampak positif bagi kehidupan warga, mengurangi kerugian akibat banjir, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik.  

“Upaya ini bukan hanya tentang mencegah banjir, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup warga Karang Mumus secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Fai/Adv/DPRDKaltim)