ANALOGNEWS.id, BALIKPAPAN  - Dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menempatkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu dari lima besar provinsi dengan potensi gangguan pemilu tertinggi. 

Hasil ini memunculkan pertanyaan, mengapa provinsi yang selama ini dikenal kondusif dalam pelaksanaan pemilu masuk dalam kategori rawan. Menurut data IKP, DKI Jakarta berada di peringkat pertama sebagai provinsi paling rawan, diikuti Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kaltim. 

Padahal, selama ini, Kaltim memiliki rekam jejak positif dalam penyelenggaraan pemilu, baik legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyebutkan bahwa salah satu alasan utama yang mendasari tingginya kerawanan di Kaltim adalah minimnya jumlah pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2024. 

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dukung Kolaborasi TNI-Polri untuk Wujudkan Ketahanan Pangan0
• Dispora Kaltim Akan Gelar Pepaperda dan Festival Olahraga Tradisional di Akhir Tahun 20240
• Dispora Kaltim Fokus Tingkatkan Kompetensi Atlet Menuju PON XXII/20280
• Atlet Usia Dini DBON Kaltim Raih 7 Medali di Open Tournament Angkat Besi Piala Gubernur 20240
• Perpani Kaltim Pasang Target Tinggi di PON XXII Tahun 20280

“Karena hanya ada dua pasangan calon, persaingan akan lebih ketat. Kedua belah pihak pasti berupaya maksimal, sehingga potensi gesekan mungkin saja terjadi," ujar Sigit dalam acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kedua di Samarinda, Rabu (20/11/2024).

Sigit juga menyinggung konteks Jakarta, yang menduduki peringkat pertama IKP. "Di Jakarta, jumlah calonnya lebih banyak, sehingga dinamika politiknya lebih kompleks," jelasnya.

Selain itu, faktor keberagaman penduduk Kaltim turut menjadi salah satu indikator kerawanan. Sebagai provinsi dengan populasi yang sangat heterogen, potensi gesekan antarpendukung dalam kontestasi politik menjadi perhatian utama. 

“Meski demikian, kita harus bangga bahwa keberagaman di Kaltim selama ini berjalan damai. Ini modal besar untuk menjaga kondusivitas pemilu mendatang," imbuh Sigit.

Meski masuk dalam kategori rawan, Sigit optimistis pelaksanaan Pilkada 2024 di Kaltim akan tetap berjalan aman dan tertib. Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. 

“Keamanan dan kelancaran pemilu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pihak keamanan atau penyelenggara pemilu," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sigit turut mengapresiasi inisiatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dan Komisi II DPR RI yang menggelar acara sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan target angka partisipasi mencapai 77,5 persen, upaya ini diharapkan mampu membalik tren rendahnya partisipasi pada pilkada sebelumnya.

“Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah salah satu kunci untuk menepis segala bentuk kerawanan. Mari kita jaga Kaltim tetap damai dan kondusif, demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya. (Fai/Adv/DPRDKaltim)