- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Mahasiswa PMII Desak DPRD Kaltim Bentuk Pansus Dana Divestasi KPC

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi serta penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat.
Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp280 miliar, yang disebut belum sepenuhnya dilunasi. Massa juga mendesak DPRD turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan.
Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahas persoalan ini secara internal dan meneruskannya ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegas politisi PKS itu.
Baca Lainnya :
- Reza Fachlevi Tegaskan Peran Strategis BKPRMI pada Milad ke-480
- Andi Satya: IPM Tinggi, Tapi Pembangunan Belum Merata0
- Firnadi Ikhsan Dorong Inovasi Infrastruktur di Hulu Mahakam0
- Sugiyono Dorong Pemerintah Paser Ajukan Listrik dan PJU ke Pemprov Kaltim0
- Agusriansyah Ridwan Dorong Peta Jalan Pengembangan Pemuda Kaltim Pasca-Tambang0
Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” serunya dalam orasi.
PKC-PMII berharap DPRD Kaltim bergerak cepat dan tegas agar persoalan tidak berlarut-larut, sehingga masyarakat kembali dapat menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
