- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Legislator Samarinda Minta Pemerintah Perluas Jangkauan Program MBG

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahrony Pasie. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahrony Pasie, menyoroti keterbatasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh seluruh wilayah kota.
Menurutnya, hingga kini program yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar tersebut baru diterapkan di satu daerah pemilihan (dapil) dan hanya mencakup beberapa sekolah saja.
“Berdasarkan data yang kami terima, program ini hanya diterapkan di beberapa sekolah dalam satu dapil saja. Kami belum mendapat informasi jelas mengenai sekolah-sekolah mana saja yang sudah mendapatkan program ini,” jelasnya.
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan ketidakmerataan distribusi program yang seharusnya memberikan manfaat kepada seluruh pelajar di kota Samarinda.
Novan sapaan akrabnya, mengatakan bahwa agar program MBG ini dapat benar-benar efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi pelajar, diperlukan evaluasi menyeluruh serta upaya yang lebih aktif dari Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan penyebaran yang merata ke seluruh wilayah.
“Sampai saat ini, implementasi program ini masih dalam tahap awal. Namun, persoalan utamanya adalah belum ada langkah konkret dari Pemkot Samarinda untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal,” kata Novan.
Lebih lanjut kata Novan, meskipun program MBG merupakan replikasi dari kebijakan pemerintah pusat, namun diperlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan serta kondisi lokal di Samarinda.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan MBG agar program ini tidak hanya terbatas pada beberapa sekolah, tetapi dapat diperluas dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan gizi pelajar di seluruh kota Samarinda,” pungkas Novan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
