- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Legislator Samarinda Minta Pemerintah Perluas Jangkauan Program MBG

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahrony Pasie. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahrony Pasie, menyoroti keterbatasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh seluruh wilayah kota.
Menurutnya, hingga kini program yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar tersebut baru diterapkan di satu daerah pemilihan (dapil) dan hanya mencakup beberapa sekolah saja.
“Berdasarkan data yang kami terima, program ini hanya diterapkan di beberapa sekolah dalam satu dapil saja. Kami belum mendapat informasi jelas mengenai sekolah-sekolah mana saja yang sudah mendapatkan program ini,” jelasnya.
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan ketidakmerataan distribusi program yang seharusnya memberikan manfaat kepada seluruh pelajar di kota Samarinda.
Novan sapaan akrabnya, mengatakan bahwa agar program MBG ini dapat benar-benar efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi pelajar, diperlukan evaluasi menyeluruh serta upaya yang lebih aktif dari Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan penyebaran yang merata ke seluruh wilayah.
“Sampai saat ini, implementasi program ini masih dalam tahap awal. Namun, persoalan utamanya adalah belum ada langkah konkret dari Pemkot Samarinda untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal,” kata Novan.
Lebih lanjut kata Novan, meskipun program MBG merupakan replikasi dari kebijakan pemerintah pusat, namun diperlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan serta kondisi lokal di Samarinda.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan MBG agar program ini tidak hanya terbatas pada beberapa sekolah, tetapi dapat diperluas dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan gizi pelajar di seluruh kota Samarinda,” pungkas Novan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
