- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Legislator PPU Serukan Pengawasan Ketat terhadap Produk Makanan Anak yang Tidak Layak

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Thohiron. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAMAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Thohiron, menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk makanan, terutama jajanan anak-anak.
Thohiron meminta agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag) serta Dinas Kesehatan Kabupaten PPU lebih serius dalam menjalankan pengawasan keluar dan masuknya produk makanan.
Menurutnya, pengawasan yang lemah dapat berpotensi membahayakan kesehatan dan mengganggu nilai kepatutan di masyarakat.
“Ini memerlukan keseriusan penuh dari pihak terkait dalam melakukan pengawasan. Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan konsumsi harus dicegah agar tidak beredar di tengah masyarakat, baik yang menyangkut aspek kesehatan maupun etika kemasan,” tegas Thohiron, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Thohiron juga menekankan bahwa pengawasan saja tidak cukup. Perlu adanya sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk pencabutan izin usaha sebagai langkah memberi efek jera kepada pihak yang melanggar aturan. Ia menilai ketidakseriusan dalam pemberian sanksi akan membuat pelanggaran terus berulang.
“Sering kali kita lemah dalam penerapan sanksi, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku. Ini harus diubah agar ada ketegasan dan perlindungan nyata bagi masyarakat,” imbuhnya. (Adv)










.jpg)
