- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Legislator PPU Abdul Rahman Wahid Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterangan Gambar : Abdul Rahman Wahid, legislator Kabupaten Penajam Paser Utara
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Abdul Rahman Wahid, legislator Kabupaten Penajam Paser Utara, mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sejumlah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
“Pelayanan publik harus mengalami perubahan dan pembenahan agar semakin membaik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kebermanfaatan dari program-program pemerintah,” tegas Abdul Rahman Wahid.
Ia mengakui bahwa pelayanan publik di PPU selama ini sudah cukup memadai, namun menekankan bahwa setiap penilaian negatif harus segera diatasi dengan solusi tepat agar kinerja Pemkab semakin memuaskan warga.
Legislator ini juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Salah satu yang ia soroti adalah proses pergantian kepala daerah, di mana pejabat definitif digantikan oleh penjabat sementara.
Selain itu, aktivitas politik saat pelaksanaan Pemilu, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), juga disebutnya turut berkontribusi terhadap penurunan pengawasan yang berdampak pada fungsi pelayanan.
“Karena adanya pergantian dan dinamika politik seperti Pemilu, kita melihat ada potensi pengaruh pada pengawasan yang dapat mengakibatkan penurunan dalam fungsi pelayanan publik,” kata Abdul Rahman Wahid.
Ia berharap agar Pemkab PPU segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret untuk memastikan pelayanan publik menjadi lebih baik dan berkualitas.
“Kinerja pelayanan publik harus diperbaiki, supaya ke depannya semakin berkualitas dan bisa memenuhi harapan masyarakat,” tutupnya. (Adv)










.jpg)
