- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Ketua DPRD PPU Tegaskan Perjuangan Penyaluran Pupuk Subsidi bagi Petani

Keterangan Gambar : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Raup Muin. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Raup Muin, mengungkapkan komitmennya untuk memperjuangkan hak petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
Masalah distribusi pupuk subsidi yang belum optimal menjadi sorotan utama, di tengah keluhan para petani tentang sulitnya memperoleh alokasi pupuk yang seharusnya dapat mereka akses dengan mudah.
Raup Muin menyoroti bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang ada saat ini masih menemui banyak kendala.
“Kami sudah pernah sampaikan terkait pupuk bersubsidi, tapi tidak ada solusi. Kami tidak menuduh ada mafia pupuk, tetapi kalau dilihat kemungkinan bisa saja itu terjadi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD PPU berencana berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran.
“Anggota DPRD akan berupaya memfasilitasi hal ini dengan instansi terkait agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan berjalan sebagaimana yang diharapkan,” lanjut Raup.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini adalah prioritas utama karena pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sangat penting bagi petani untuk menekan biaya produksi dan mendukung hasil pertanian yang lebih baik. Raup juga menyoroti dampak yang bisa terjadi jika masalah ini berlarut-larut, peningkatan biaya produksi dan turunnya produktivitas petani.
“Nanti kita akan bahas itu dengan Pemerintah PPU, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten PPU, agar persoalan ini bisa diselesaikan segera. Karena petani ini masyarakat kita,” tutupnya. (Adv)










.jpg)
