- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Ketimpangan Akses Air Bersih di Bukuan, Anhar : Warga Masih Bergantung pada Pemasok Swasta

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Di tengah pesatnya pembangunan di Kota Samarinda, akses air bersih masih menjadi persoalan serius bagi warga di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengungkapkan hanya sekitar 30 persen rumah tangga di wilayah tersebut yang terlayani air bersih dari sistem distribusi resmi pemerintah.
“Sisanya, sekitar 70 persen warga, masih bergantung pada pasokan air dari pihak swasta dengan biaya yang cukup membebani. Ini bukan soal kemewahan, tapi soal hak dasar,” ujar Anhar.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ketimpangan pelayanan yang harus segera diatasi. Ia menegaskan, persoalan air bersih bukan hanya urusan teknis, tapi juga menyangkut keadilan sosial dan hak dasar masyarakat.
“Kami minta pemerintah kota lebih serius mengevaluasi sistem penyediaan air minum (SPAM) dan mempercepat langkah nyata agar layanan air bersih merata, termasuk di wilayah pinggiran seperti Bukuan,” tegasnya.
Anhar menambahkan, warga Bukuan tidak menuntut lebih, mereka hanya ingin diperlakukan adil dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
“Masyarakat hanya ingin hak dasar mereka dipenuhi. Air bersih adalah kebutuhan hidup, bukan kemewahan,” pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
