ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Keterbatasan lahan pemakaman serta tingginya biaya layanan dari pengelola swasta telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Samarinda.

Banyak warga mengeluhkan mahalnya tarif pemakaman, yang bisa mencapai Rp4 juta hingga Rp7 juta per jenazah, terutama di lahan swasta.

Menanggapi situasi tersebut, DPRD Kota Samarinda bergerak cepat untuk mencari solusi yang berpihak kepada rakyat. Ketua Komisi I DPRD, Samri Shaputra, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan dari masyarakat mengenai mahalnya biaya pemakaman.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Di tengah duka, masyarakat seharusnya tidak dibebani dengan biaya yang tinggi hanya untuk mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang layak,” ujar Samri.

Sebagai langkah konkret, DPRD tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman. Regulasi ini akan mengatur standar teknis serta tata kelola pemakaman, termasuk aspek keadilan sosial agar seluruh warga bisa mengakses layanan pemakaman yang manusiawi.

Salah satu usulan penting dalam Raperda tersebut adalah penetapan batas minimal lahan tiga hektare bagi pihak swasta yang ingin mengelola lahan pemakaman. Ini dilakukan untuk mencegah praktik pemakaman di lahan sempit yang sering menimbulkan konflik sosial, terutama di kawasan padat penduduk.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar setiap kecamatan di Samarinda memiliki pemakaman umum yang representatif. Penyesuaian luas lahan akan dilakukan berdasarkan ketersediaan aset milik pemerintah daerah, sehingga warga tidak perlu mencari lokasi pemakaman yang jauh dari domisili.

“Prinsipnya sederhana, warga berhak atas tempat peristirahatan terakhir yang layak, terjangkau, dan dikelola dengan baik. Kematian bukan komoditas. Negara harus hadir menjamin hak itu,” tegas Samri.

Selanjutnya, tahapan teknis dari rencana ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), dengan harapan implementasi bisa segera dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)