- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Dorong Pemda Tingkatkan PAD dengan Inovasi dan Jemput Bola
.jpg)
Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani,. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, menekankan pentingnya komitmen dan inovasi yang kuat dari pemerintah daerah (Pemda).
Menurut Bijak Ilhamdani, Pemda perlu berupaya maksimal setiap tahun untuk meningkatkan PAD, terutama mengingat potensi besar yang hadir dengan rencana pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai, tahun 2024 ini memiliki makna khusus karena rencana kehadiran IKN Nusantara akan membuka peluang transaksi baru yang signifikan. Salah satu yang ia soroti adalah potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dapat menjadi sumber pemasukan besar bagi daerah.
"Saya berharap setiap tahun ada peningkatan, dan di tahun 2024 ini peningkatan PAD harus benar-benar terlihat seiring hadirnya IKN, karena akan banyak transaksi, terutama masalah tanah BPHTB," ungkapnya.
Untuk mencapai peningkatan PAD ini, ia mengungkapkan bahwa DPRD telah menyusun langkah-langkah konkret guna mendorong sektor retribusi dan pajak, yang dinilai memiliki peran vital dalam menggenjot pendapatan daerah.
“Kami berharap, semua yang punya leading sektor retribusi dan pajak berinovasi dan berkreasi, bukan hanya menunggu. Tidak bisa ditunggu saja, harus jemput bola,” jelasnya.
Selain itu, ia mengusulkan agar setiap kecamatan di Kabupaten PPU memiliki pos pajak atau retribusi. Ia menilai bahwa keberadaan pos pajak di setiap kecamatan tidak hanya akan memudahkan akses masyarakat, tetapi juga akan membangun kesadaran pajak di tengah masyarakat.
“Saya berharap minimal masing-masing kecamatan dibangun pos pajak atau retribusi, jadi orang akan mendatangi pos pajak daerah itu,” tandasnya. (*)










.jpg)
