- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Bontang Minta Pemkot Data Ulang Korban Banjir dan Alat Tanggap Bencana

Keterangan Gambar : Pandangan Fraksi Gerindra-Berkarya, Ajukan Pendataan Ulang Korban Banjir
ANALOGNEWS.id, BONTANG - Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 kembali digelar di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (5/6/2023).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Gerindra bersama Berkarya menyampaikan beberapa poin untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra bersama Berkarya yakni, Pemkot Bontang diminta agar melakukan pendataan ulang terhadap para korban banjir di kota taman.
Baca Lainnya :
- Rencana Tarik Retribusi Sampah dari Warga Disorot Dewan0
- Nursalam Desak Pemkot Bontang Minta Kejelasan Pengelolaan Pulau Beras Basah0
- Rencana Pembangunan Mini Zoo Disdamkartan Disorot Dewan, Minta Kaji Ulang0
- Ketua Komisi I DPRD Bontang Dorong Pendirian PTN0
- Kasus DBD Tinggi, Irfan Minta Rutin Fogging dan Jaga Pola Hidup Sehat0
Menurut Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, pendataan ulang ini perlu dilakukan untuk mempermudah penyaluran bantuan bagi warga korban banjir. Seperti diketahui banjir di Kota Bontang hingga saat ini masih menjadi momok, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah agar persoalan banjir bisa segera terselesaikan.
"Sampai saat ini banjir masih terus terjadi. Pemkot Bontang diminta serius memperhatikan persoalan ini terutama bagi para korban banjir. Pendataan ini perlu dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah agar bisa memberi bantuan kepada para korban banjir," ujarnya, Senin (5/6/2023).
Selain itu, menurut Amir pemerintah juga perlu melakukan pendataan ulang alat dan perlengkapan tanggap darurat bencana di Kota Bontang, untuk memastikan alat dan perlengkapan tersebut masih layak digunakan atau tidak.
"Jadi itu perlu dilakukan agar pada saat penanggulangan bencana, semua dalam kondisi baik dan layak digunakan," bebernya.
Di Akhir, Atos sapaan akrabnya ini berharap di tahun 2023 progres penanggulangan banjir bisa maksimal 100 persen. Sehingga masyarakat tidak lagi was-was akan banjir yang selalu menggenangi rumah mereka.
"Semoga tahun 2023 akhir banjir dapat teratasi 100 persen," tandasnya. (Yy/An)










.jpg)
