ANALOGNEWS.id, BONTANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang berencana akan membentuk Satgas untuk melakukan penertiban terhadap parkir liar dan pungli di sejumlah titik Kota Bontang.

Menurut Kasi Prasarana Dishub Bontang Iqbal Srijaya mengungkapkan pembentukan Satgas ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan dan keresahan masyarakat soal maraknya pungutan liar tanpa karcis. Namun, sebelum penertiban juru parkir liar, pihaknya bakal membentuk tim satgas yang terdiri dari anggota Polri, TNI, dan Satpol PP. 

"Baru akan kami komunikasikan dengan polisi dan tim lainnya. Pokoknya nanti yang parkir tanpa karcis itu sasaran kami,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• Bakhtiar Wakkang Turut Menyayangkan Gelaran Student Expo, Pemkot Bontang Dinilai Kurang Menyeleksi 0
• Bonus Atlet Belum Cair, BW: Itu Kewajiban Pemerintah, Harusnya Sudah Selesai 0
• Agus Haris Ajak Masyarakat Bontang Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila0
• Pengurus Baru KONI Kota Bontang Resmi Dilantik, Andi Faiz : Semoga Prestasi Para Atlet Meningkat0
• Banjir Rob di Bontang Kuala Kian Parah, Dewan Sebut Pemkot Bontang Lamban Merespon Keluhan Warga0

Sedangkan, untuk masalah teknis pihaknya akan lebih dulu melakukan sosialisasi dengan mengundang juru parkir dan pemilik usaha. Apabila tidak digubris maka akan dilakukan penindakan oleh tim satgas gabungan. Sementara, untuk wilayah yang menjadi sasaran penertiban ialah Berbas Pantai, Tanjung Laut dan sepanjang Jalan Ahmad Yani.

“Nanti akan kami buat SK tugasnya. Nah, penertiban itu rencananya kami lakukan secara berkala. Target, akhir Juni kami lakukan. Soalnya masih tahap awal ini,

Merespon hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Andi Faiz mendukung rencana pembentukan Satgas parkir liar yang akan dilakukan oleh Dishub.

Menurutnya, upaya ini memang sudah semestinya dilakukan demi kenyamanan masyarakat. Pun Ia menyarankan agar Dishub Bontang mendata semua kantong parkir agar bisa di kelola.

"Jadi semua kantong parkir bisa dikelola sama Pemkot dengan mempekerjakan juru parkir yang resmi sebagai rekanan Dishub," ungkapnya, Selasa (30/5/2023).

Sehingga, dengan pengelolaan lahan parkir yang maksimal Politisi Partai Golkar ini berharap bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti, di lokasi-lokasi parkir yang berada di sisi jalan, yang berdekatan dengan trotoar agar lebih dikelola dengan maksimal.

"Jadi tentukan memang lokasi mana saja yang bisa digunakan untuk parkir kendaraan," tandasnya. (Yy/An)