- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Anggota DPRD PPU Minta ASN Bekerja Profesional dalam Pengelolaan Anggaran 2024

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, mengingatkan pentingnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Menurut Bijak, dengan jumlah APBD yang cukup besar tahun ini, ASN perlu bekerja secara efisien dan tepat sasaran agar setiap program yang dicanangkan dapat terwujud secara optimal.
"Tahun ini APBD PPU cukup besar, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana proyeksi anggaran sering tidak tepat sasaran dan bahkan memicu timbulnya utang. Tahun 2024, anggaran sudah diketuk dan pasti ada dana yang mendukungnya," kata Bijak.
Ia menegaskan bahwa anggaran yang telah didistribusikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dapat dieksekusi dengan baik, mencakup berbagai program strategis mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengadaan barang dan jasa.
“Harapan kami, distribusi anggaran yang telah disepakati sejak awal untuk berbagai program seperti infrastruktur dan pengadaan barang serta jasa harus dijalankan secara konsisten dan profesional. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan,” ujarnya.
Bijak juga menyoroti pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dengan besarnya anggaran yang dikelola DPUPR, potensi terjadinya kesalahan administrasi harus dihindari.
“DPUPR harus bekerja dengan teliti, jangan sampai ada temuan yang merugikan. Kita semua tahu bahwa anggaran yang dikelola di sana sangat besar, dan persoalan administrasi yang diabaikan dapat berujung pada maladministrasi,” tegasnya. (Adv)










.jpg)
