- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Andi Yusuf Dorong Prioritas CSR dan Transparansi Rekrutmen di PPU

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Yusuf. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Yusuf, menekankan pentingnya penetapan prioritas program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah PPU.
“Kita harus memahami bahwa perusahaan memiliki kapasitas terbatas. Oleh karena itu, program CSR harus diprioritaskan secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan yang paling mendesak,” ujarnya.
Andi Yusuf menekankan bahwa perusahaan harus tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat, namun dengan kerangka pikir yang realistis dan terencana. Ia juga menyarankan agar perusahaan di PPU belajar dari pengalaman serupa di Kota Balikpapan, di mana pelaksanaan CSR sudah lebih matang dan terstruktur.
“Perusahaan perlu meninjau dan menyesuaikan program CSR mereka dengan kebutuhan nyata masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan keterbatasan yang ada,” imbuhnya.
Andi Yusuf menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD PPU dalam memastikan implementasi CSR dan proses rekrutmen berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
“Komitmen pemerintah daerah harus jelas dan proporsional, dengan DPRD siap mengawasi dan mengawal agar perusahaan menjalankan kewajibannya secara profesional. Tujuannya agar masyarakat merasa terlayani dan tidak ada aksi protes yang timbul,” jelasnya.
Andi Yusuf menegaskan bahwa dengan penetapan prioritas yang tepat dalam program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat PPU. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat, serta mengurangi potensi gesekan di lapangan.
“Harapannya, perusahaan dapat berkontribusi secara optimal dan masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran perusahaan di wilayah ini,” tutup Andi Yusuf. (*)










.jpg)
