ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur, Marthinus minta dana hibah diberikan pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kepada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) .

DBON menerima dana hibah sebesar Rp 32 miliar. Marthinus menyebut angka itu sangat besar. Dirinya pun meminta untuk dilakukan audit. 

Anggota Komisi I DPRD Kaltim itu mendapatkan laporan bahwa DBON mendapatkan hibah 6 persen dari 20 persen dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Kaltim.

Baca Lainnya :

• Kaltim Kekurangan Tenaga Pendidik, Mimi : Wajib Maksimalkan Lulusan Perguruan Tinggi Lokal0
• Nidya Listiyono : Pemerintah Pusat Harusnya Bersikap Transparan Terhadap investasi di IKN0
• Komisi IV DPRD Kaltim Terima Keluhan dari Lulusan Passing Grade Guru P3K Terkait SK Penempatan0
• Kerjasama Pabrik Smelter Nikel Diharap Memberikan Dampak Postif Terhadap Perekonomian Kaltim0
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Fokus Kawal APBD untuk Penguatan Program Ekonomi Kerakyatan0

"Teman-teman KONI bertanya dan sebagainya bahwa anggaran yang dihibahkan itu kan 20 persen dari dana hibah yang digelontorkan oleh provinsi," ungkapnya, belum lama ini.

Politisi PDIP ini mendorong agar anggaran hibah yang cukup besar ini dilakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu. 

"Nah, ini perlu dilakukan pengkajian secara ulang terhadap desain kerja DBON, oleh karena itu saya meminta IDWIL (Inspektorat Daerah Wilayah) dan BPK untuk melakukan audit terhadap DBON," ujarnya. 

 Terkait hal itu, Martinus mempercayakan kepada Komisi IV DPRD Kaltim, sebagai komisi menaungi bidang kepemudaan dan olahraga.

"Ya, Kita percayakan dahulu kepada komisi IV DPRD Kaltim, saya harap pak Reza selaku ketua IV DPRD Kaltim bisa melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap DBON melalui forum RDP untuk dimintai keterangannya," bebernya.

Marthinus menyebut, audit merupakan langkah tepat untuk mencegah penyelewengan dan penggunaan anggaran tetap sasaran. Dalam proses audit juga dapat memberikan masukan terkait penggunaan anggaran. 

Marthinus berharap pengeluaran anggaran oleh DBON akan tetap sesuai dengan kesepatakatan dan tugas yang akan dijalankan. (Adv/DPRD Kaltim)