- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Respon Penghapusan UN, DPRD Kaltim Dorong Evaluasi Pendidikan yang Lebih Objektif

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Sejak Ujian Nasional (UN) dihapus pada 2021, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan baru dalam menentukan cara yang tepat untuk mengevaluasi kompetensi siswa. Di Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salehuddin menilai perlunya metode evaluasi yang lebih terukur dan objektif guna menjaga kualitas kelulusan siswa.
Menurut Salehuddin, meski UN telah dihapuskan, penting bagi sistem pendidikan untuk memiliki indikator evaluasi yang jelas untuk mengukur hasil pembelajaran secara menyeluruh.
“Tanpa UN, kita perlu parameter lain yang bisa mengukur kompetensi siswa secara objektif,” ujarnya, menekankan bahwa meskipun UN sering dianggap formalitas, peranannya dalam menilai kualitas pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sebagai upaya menggantikan fungsi UN, Salehuddin mengusulkan beberapa alternatif evaluasi, salah satunya ujian kompetensi atau survei karakter.
Pendekatan ini, menurutnya, lebih efektif dalam menggali potensi siswa, tidak hanya dari segi pengetahuan akademis, tetapi juga dari sisi perkembangan karakter dan keterampilan hidup yang mereka miliki. Evaluasi semacam ini, kata Salehuddin, akan memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kemajuan siswa.
“Proses evaluasi, apapun bentuknya, diperlukan untuk melihat apakah metode dan kurikulum yang diterapkan selama ini sudah tepat atau perlu disesuaikan. Tanpa itu, kita sulit mengukur seberapa efektif pendidikan yang diberikan,” lanjutnya.
Salehuddin optimistis bahwa meskipun UN telah dihapus, sistem evaluasi yang baik dapat tetap memastikan kualitas pendidikan terjaga. Ia percaya bahwa dengan sistem evaluasi yang tepat, pendidikan di Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan dapat terus berkembang dan mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Terakhir, Salehuddin berharap agar kebijakan evaluasi pendidikan yang baru bisa diterapkan secara menyeluruh di Kaltim dan menjadi contoh bagi daerah lain. Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya lulus dengan nilai yang baik, tetapi juga memiliki kualitas dan kompetensi yang siap bersaing di dunia kerja dan masyarakat. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
