- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Kurikulum Merdeka Harus Fleksibel, Sesuaikan dengan Kearifan Lokal

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Keberagaman sosial dan budaya Indonesia menjadi sorotan dalam diskusi tentang implementasi Kurikulum Merdeka. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyerukan pentingnya evaluasi ulang terhadap kurikulum yang tengah diberlakukan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik setiap daerah di Indonesia.
“Kurikulum seragam tidak akan efektif di negara dengan keberagaman seperti Indonesia. Tidak mungkin pendekatan yang berhasil di satu daerah otomatis cocok di daerah lain,” ujar Sapto dalam sebuah diskusi.
Indonesia, dengan lebih dari 200 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, menghadapi tantangan besar dalam menerapkan sistem pendidikan yang relevan secara nasional. Sapto menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu mencerminkan kekayaan budaya sekaligus memenuhi kebutuhan lokal.
Ia bahkan membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Swiss, yang memiliki populasi lebih homogen. “Swiss mungkin bisa menggunakan kurikulum seragam karena karakteristik sosial mereka sederhana. Tapi Indonesia, dengan ribuan budaya, memerlukan pendekatan yang berbeda,” jelasnya.
Menurut Sapto, Kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi penerapannya harus lebih fleksibel. Ia mengusulkan agar setiap daerah diberi wewenang untuk menyesuaikan materi ajar berdasarkan kebutuhan lokal. Hal ini, katanya, akan memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
Sapto juga menyoroti pentingnya sistem yang memberikan apresiasi pada usaha siswa. “Siswa yang bekerja keras harus mendapatkan hasil sesuai dengan usaha mereka. Jangan sampai penyeragaman justru membatasi potensi individu,” tambahnya.
Sapto berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah memastikan bahwa kurikulum ini tidak hanya menjadi kebijakan nasional yang seragam, tetapi juga mampu mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya.
“Identitas daerah harus tetap terjaga tanpa mengesampingkan tujuan utama pendidikan nasional,” tegasnya.
Dengan kebijakan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap kondisi lokal, Sapto optimis bahwa sistem pendidikan Indonesia dapat lebih menghargai keragaman dan membantu setiap anak bangsa berkembang sesuai potensinya.
Hanya dengan pendidikan yang relevan dan fleksibel, kita bisa mewujudkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran budaya yang kuat," pungkas Sapto. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
